Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (2)

RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

D. Sejarah Pancasila Masa Pembentukan Negara RI

Proses Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang dimulai, para peserta sidang yang berjumlah 27 orang terlebih dahulu bermusyawarah membahas beberapa perubahan atas Piagam Jakarta terutama dalam sila yang pertama. Musyawarah itu mencapai kesepakatan dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Keputusan-keputusan sidang tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi: 1). setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945; 2). Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari badan penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai UUD 1945, Kedua, Memilih Presiden dan wakil presiden pertama; Ketiga, Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat. Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sah dan benar, karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yaitu PPKI.

Perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Masa Awal Kemerdekaan (1945 1959). Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, Belanda tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menjajah kembali Indonesia. Dengan membonceng sekutu, pada tanggal 29 September 1945, tentara Belanda tiba di Jakarta. Belanda mempropagandakan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Pada tanggal 10 Oktober 1945 Inggris mengakui kekuasaan Belanda. Belanda berupaya membentuk Republik Indonesia Serikat dengan RI sebagai salah satu negara bagiannya. Untuk mewujudkan maksudnya itu, Belanda membentuk negara negara kecil. Wilayah negara RI hanya meliputi Jawa dan Sumatera dikurangi Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Hingga 23 Februari 1949, Belanda berhasil membentuk 15 negara bagian. Kelimabelas negara bagian itu disebut Bijeenkoms Federal Overlag (BFO). Belanda juga melakukan agresi militer, oleh karena itu, terjadi sengketa antara RI dan Belanda. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turun tangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. PBB mengundang kedua belah pihak untuk berunding dan hal ini terealisasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB diadakan di Den Hag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Kesepakatan yang dicapai dalam KMB adalah didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintah negara RIS. Didirikan uni antara RIS dan kerajaan Belanda, pada tanggal 27 Desember 1945, Ratu Yuliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS dan menyerahkan kedaulatan RIS. Sejak saat itu, Konstitusi RIS diberlakukan untuk menggantikan UUD 1945. UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI.
Konstitusi RIS menetapkan bentuk negara serikat yang terdiri dari 16 negara bagian. Konstitusi ini juga menetapkan sifat pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dalam pemerintahan diberlakukan kabinet parlementer. Para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam alinea IV Mukadimah Konstitusi RIS, Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara. Negara RIS tidak sampai berumur satu tahun. Pergolakan timbul di negara-negara bagian RIS. Rakyat menuntut pembubaran RIS dan kembali ke negara kesatuan RI. Tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memproklamasikan kembalinya negara kesatuan RI dan membubarkan RIS. Sejak itu berlaku UUDS 1950. Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, tetapi masih berorientasi pada pemerintahan yang berasas demokrasi liberal. Dengan demikian, jiwa UUDS 1950 merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Penyimpangan tersebut antara lain: Sistem kabinet parlementer mengakibatkan silih bergantinya kabinet. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan pemerintah menyusun program dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah tidak mampu melaksanakan pembangunan sehingga timbul pertentangan politik, gangguan keamanan serta penyelewengan lain dalam masyarakat.
UU no. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru. Pada akhir tahun 1955 diadakan Pemilihan Umum dan terbentuklah konstituante. Konstituante hasil Pemilihan Umum tersebut mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Namun, Konstituante gagal menetapkan suatu UUD yang baru menggantikan UUDS 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959, karena kegagalan Konstituante, Presiden mengeluarkan Dekrit yang isinya: Membubarkan konstituante, Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan dibentuknya MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan dekrit tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara Republik Indonesia hingga saat ini.
Rangkuman:
Pancasila sebagai lambang dan ideologi Negara Republik Indonesia: merupakan sebuah ide/gagasan dalam mengembangkan cita-cita kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita cita. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV.

Demikian referensi buku ajar dengan judul Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.


Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Zulfikar Putra & H. Farid Wajdi 2021