Strategi Bersaing Berbasis Kapabilitas dan Sumberdaya 3-2

RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Ajar Strategi Bersaing Berbasis Kapabilitas dan Sumberdaya.

Pendahulian

Peningkatan akses keuangan merupakan persoalan penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan akses keuangan, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan. Berdasarkan hasil survei ADB (2015), beberapa kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan UKM tersebut adalah skema penjaminan kredit oleh pemerintah, subsidi suku bunga kredit bank bagi UKM, pendirian lembaga keuangan khusus bagi UKM, dan skema insentif pajak bagi sektor UKM prioritas. Sementara itu, untuk perusahaan yang telah bergabung dalam GVC, kebijakan utama yang diperlukan sama dengan UKM, yaitu skema penjaminan kredit dan subsidi tingkat suku bunga kredit bank untuk UKM. Selain itu, kebijakan lain untuk meningkatkan akses keuangan perusahaan yang telah terhubung dalam GVC adalah adanya kewajiban penyaluran kredit UKM oleh bank dan dukungan untuk meningkatkan peran modal ventura. UKM yang disurvei, termasuk perusahaan yang sudah tergabung dalam GVC, menyadari pentingnya akses keuangan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam rantai pasok global.

Terkait dengan kemampuan teknis dan operasional UKM, penelitian Agbola (2017) di Ghana menemukan bahwa penerapan total quality management (TQM) secara signifikan berhubungan positif dengan performa keuangan serta organisasi UKM tersebut. Implikasi dari studi itu adalah pemerintah Ghana harus membuat kebijakan yang dapat mendorong pelatihan dan pengembangan skill pemilik UKM serta turut mencipatkan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pengembangan teknologi yang pada

akhirnya akan mengubah proses bisnis dari industri-industri utama. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Hal itu akan mendorong inovasi dan pengembangan produk untuk pasar domestik dan ekspor. Peningkatan pada kualitas dan mutu manajemen UKM akan meningkatkan daya saing di dalam negeri atau internasional.

Berdasarkan hasil penelitian di Malaysia, Arudchelvan dan Wignaraja (2015) menemukan bahwa skala UKM berperan penting dalam menentukan keikutsertaan dalam GVC dan FTA. UKM yang cukup besar mempunyai skala ekonomis dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan biaya tetap (fix cost) pada awal UKM masuk dalam rantai pasok. Selain skala usaha, perolehan lisensi atas teknologi luar negeri serta investasi dalam penelitian dan pengembangan juga berpengaruh positif terhadap bergabungnya UKM dalam GVC. Oleh karena itu, UKM perlu terus melakukan inovasi dalam teknologi, produksi, dan prosesnya. Tereksposnya UKM dengan perdagangan yang dihitung dari proporsi ekspor terhadap penjualan dan proporsi impor bahan baku juga berpengaruh secara positif terhadap keikutsertaan UKM dalam GVC dan FTA. Semakin terekspos UKM terhadap perdagangan internasional, keuntungan yang didapat akan semakin tinggi karena adanya preferensi FTA. Namun, kurangnya informasi merupakan alasan utama UKM kurang memanfaatkan preferensi FTA dan kurang tertarik untuk melakukan perdagangan dengan mitra FTA. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penyuluhan dan konsultasi

untuk mengatasi kekurangan informasi yang berpotensi menjadi penghalang menuju FTA.

Terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, keberadaan FTA di antara negara-negara anggota ASEAN serta FTA ASEAN dan mitra strategis membuka peluang UMKM untuk menjadi terintegrasi dengan GVC. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Tambunan dan Chandra (2018), peluang UMKM untuk dapat terintegrasi terhadap rantai pasok global salah satunya berasal dari penurunan tarif perdagangan. Hilangnya hambatan tarif bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetisi UKMM dan mendorong ekspansi pasar. FTA juga menawarkan kesempatan bisnis agar UMKM dapat berpartisipasi dalam rantai pasok pada tingkat regional, yaitu negara ASEAN lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu mendorong efisiensi prosedur dan transparansi dalam penggunaan dan pemanfaatan dokumen FTA ASEAN dan FTA dengan negara lainnya. Sebagai faktor pendukung, akses terhadap keuangan juga perlu diperhatikan sebagai salah satu isu penting yang dapat mendorong UMKM untuk berkembang. Liberalisasi sektor keuangan dan perbaikan akses terhadap institusi pemberi modal cukup potensial untuk mengatasi permasalahan akses keuangan, khususnya di daerah. Selain adanya reformasi sektor keuangan, infrastruktur keuangan juga penting dikembangkan guna menstimulasi UMKM.

Dalam rangka mendorong UMKM, beberapa negara di ASEAN, yaitu Malaysia dan Thailand, sudah melakukan positioning terhadap sektor UMKM di negaranya masing-masing,

setiap UMKM di sektor tersebut didorong untuk menjadi bagian dari GVC. Malaysia menitikberatkan strategi GVC terhadap industri elektronika sementara Thailand pada industri komponen otomotif. Strategi tersebut memosisikan UMKM sebagai pemasok (supplier) perusahaan multinasional yang berorientasi ekspor. Produk UMKM akan dipakai sebagai intermediary inputs bagi perusahaan multinasional yang mempunyai konsumen di berbagai negara (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 UMKM (SME) Sebagai bagian dari GVC Sumber : Abonyi (2005) dikutip dari Harvie et al (2010)

Malaysia telah memulai strategi ini pada dekade 1970-an dengan meningkatkan keahlian dan kapasitas sumber daya manusia UMKM yang mempunyai prospek menjadi pemasok di industri

elektronika. Faktor skills and knowledge merupakan prasyarat bagi UMKM agar dapat memenuhi kriteria dan standar yang diperlukan perusahaan multinasional.

Thailand mulai mendorong agar UMKM mempunyai linkage yang kuat pada sektor otomotif mulai tahun 2000 melalui program SME Promotion Plan. Fokus kebijakan tersebut adalah bagaimana meningkatan jumlah tenaga kerja, memperkuat modal UMKM, mendorong ekspor, dan meningkatkan keterkaitan dengan perusahaan besar. Terkait dengan permodalan pada tahun 2002 pemerintah Thailand mendirikan Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand untuk meningkatan dan mempermudah akses finansial UMKM (Caiyuth, 2017) 1 . Contoh implementasi dari Malaysia dan Thailand dapat memberikan arah untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia dalam menghadapi FTA.

Strategi peningkatan daya saing UMKM yang dilaksanakan di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan juga beberapa negara Eropa menitikberatkan pada pengembangan kemitraan antara UMKM dan perusahaan multinasional atau industri besar yang sudah memiliki sumber daya cukup untuk bersaing secara global. Salah satu cara yang dapat dipergunakan adalah pengembangan klaster industri yang sudah ada agar dapat terhubung dan menggunakan input dari usaha yang lebih kecil dan mengoptimalkan klaster UMKM pada sektor tertentu.

Swiss, Jerman, dan Italia menggunakan strategi pengembangan klaster untuk mendorong sektor UMKM. Strategi tersebut dimulai

dengan identifikasi klaster yang sudah ada dan berpotensi untuk menjadi industri strategis. Hal itu dapat dilihat pada sektor industri logam dan permesinan di Jerman dan terbentuknya klaster industri teknologi tinggi (aglomerasi) di Silicon Valley, Amerika Serikat. Pengembangan klaster industri mendorong konsentrasi beberapa perusahaan yang selanjutnya membentuk jaringan antar-perusahaan (inter-firm network) dalam penggunaan teknologi, peningkatan keterkaitan antar-industri, dan penurunan biaya pemasaran produk. Hal tersebut pada akhirnya mendorong pencapaian economic of scale dalam penggunaan input, teknologi, dan pemasaran (OECD, 2010). Pengembangan klaster industri, yang di dalamnya termasuk UMKM, dapat meningkatkan produktivitas, penerapan inovasi, dan tingkat kompetisi perusahaan. Jejaring dalam klaster juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas aliran informasi antara perusahaan besar dan UMKM.

Keberadaan klaster industri yang melibatkan UMKM ternyata tidak cukup untuk meningkatkan daya saing. UMKM pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam membangun hubungan industri dan sosial, mobilitas sumber daya, akses terhadap informasi, dan pengembangan sumber daya (Broughton, 2011). Permasalahan utama yang terjadi jika UMKM ingin menjadi pemasok pada perusahaan multinasional adalah bagaimana memenuhi standar kualitas, konsistensi pasokan, dan adaptasi produk. Permasalahan tersebut terkait dengan terbatasnya akses permodalan. UMKM sering kali tidak menyadari bahwa faktorfaktor tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas

produk yang dapat menghambat UMKM menjadi pemasok perusahaan multinasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan public-private partnership (kerja sama swasta dan publik–pemerintah) untuk mendorong dan membantu pengembangan daya saing UMKM. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk membentuk forum dialog atau komunikasi antara perusahaan multinasional dan UMKM atau antar-UMKM yang berada dalam satu sektor dengan tujuan mengidentifikasi peluang dan permasalahan dalam mengintegrasikan bisnis. Dialog antarsektor swasta juga dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk memetakan stakeholders dalam industri tersebut. Hal itu dapat meningkatkan kolaborasi antar-UMKM dan antara UMKM dan perusahaan besar atau multinasional.

Perbaikan dalam komunikasi dan pembentukan jaringan atau klaster industri dapat membantu UMKM bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Kolaborasi tersebut akan mendorong terjadinya GVC pada klaster industri yang mendorong efisiensi. Salah satu contoh kolaborasi di dalam klaster adalah pembentukan asosiasi penjamin kredit bersama, sinergi dalam strategi promosi, atau perbaikan dalam divisi bisnis dan pekerja dalam perusahaan (OECD, 2010).

Terdapat dua dampak positif yang dapat diperoleh jika UMKM menjadi bagian dari GVC, yaitu keuntungan untuk UMKM itu sendiri dan keuntungan bagi ekonomi nasional. Dampak positif terhadap sektor UMKM diperoleh dengan meningkatnya

kemampuan teknis. Keterlibatan dalam GVC membutuhkan standar kualitas yang tinggi yang secara otomatis meningkatkan produktivitas dengan penguasaan teknologi dan efisiensi produksi. Dampak positif lainnya dari partisipasi adalah perbaikan akses informasi dan model bisnis terbaru. Hal-hal tesebut dapat memperbaiki citra UMKM sehingga memberikan dampak positif lainnya, seperti kemudahaan akses terhadap sumber dana eksternal (Yuhua dan Bayhaqi, 2017).

Lebih lanjut, partisipasi dalam GVC meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, keterlibatan dalam GVC akan membantu UMKM dalam memanfaatkan peluang di negara lain dan bersaing di pasar domestik dengan cara meningkatkan daya saing.

Jika melihat peluang yang sangat menjanjikan apabila UMKM dapat menjadi bagian dari GVC, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang diperlukan UMKM untuk bergabung ke dalam rantai produksi tersebut. Harvie et al. (2010) menunjukkan beberapa karakteristik yang dimiliki UMKM yang berpartisipasi dalam GVC. Pertama adalah skala usaha. Semakin besar skala usaha, semakin besar pula peluang untuk mencapai tingkat produksi yang ekonomis sehingga pada akhirnya struktur biaya produksi dapat ditekan. Kedua adalah usia perusahaan (kematangan usaha). Perusahaan yang sudah lama berdiri menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah mempunyai pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi sehingga diasumsikan berhasil meningkatkan efisiensi produksi sepanjang

waktu. Iklim usaha yang mendukung survival rate perusahaan di suatu industri menjadi sangat penting dalam variabel ini.

Demikian referensi buku ajar dengan judul Strategi Bersaing Berbasis Kapabilitas dan Sumberdaya dengan Ilmu-Ilmu Lainnyaapabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.

Sumber: Strategi Bersaing Berbasis Kapabilitas dan Sumberdaya (Anggota APPTI-Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)