Pancasila dalam berbagai pendekatan

RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pancasila.

Pancasila dalam berbagai pendekatan

  1. Pancasila dalaam Paradigma Historis Approach

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan seluruh kekayaan alamnya serta keaneragaman budaya, bahasa, suku maupun agama didalamnya. Keberagaman Indonesia telah mampu dibingkai menjadi satu oleh Ideologi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh golongan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi nilai-nilai didalamnya harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Setiyawan, 2019).

Paradigma menurut para ahli merupakan cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku. Istilah Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolution”. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum (merupakan suatu sumber nilai). Arti paradigma ditinjau dari asal-usul beberapa bahasa Di antaranya, menurut bahasa inggris paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani paradigma, yakni “para” yang berarti samping, disebelah, dan dikenal. Kemudian menurut kamus psikologi paradigma diartikan sebagai satu model (pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan).

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak lain digali dari bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan fakta objektif, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Atas alasan historis inilah, maka sangat penting bagi para penerus bangsa terutama bagi para pelajar untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia.

  1. Pancasila dalam Paradigma Constitutional Approach

Pelaksanaan pembangunan hukum di negara Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari pengembangan aspek hukum yang digali dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa dan dikenal dengan istilah nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Pancasila dalam kapasitasnya sebagai landasan konstitutif menghilhami bahwa penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengayomi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konstitusi harus berdasarkan Pancasila. Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah conditio zine qua non bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan jika individu individu manusia Indonesia sebagai pendukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur dalam rangka membangun keberadaban bangsa (Erika, 2014). Menurut hukum konstitusi atau UUD 1945 dalam paragraf empat pada alinea-alinea akhir, kedudukan Pancasila. sebagai ideologi negara Indonesia sebenarnya secara substantif sudah sangat jelas tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945. Baik sebelum amandemen (perubahan) atau sesudah perubahan, karena yang hanya mengalami perubahan adalah batang tubuh UUD 1945. Dalam perspektif hukum konstitusi, penegasan. Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak perlu lagi dituangkan melalui UU atau Tap MPR, yang kedudukannya suatu saat bisa diubah bahkan dihapuskan. Dengan demikian, pengakuan kedudukan Pancasila yang sudah sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar dan haluan) dalam menyusun segala kebijkan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia (Natsif, 2017). Begitupun ketika negara sudah merdeka lepas dari kedaulatan negara penjajah, negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya tetap harus dipandu oleh sebuah tatanan aturan. Meskipun tatanan aturan itu masih mengadopsi atau memberlakukan ketentuan hukum bekas negara penjajahnya. Demi untuk menghindari adanya kevakuman hukum dan tetap dalam suasana tertib dan damai.

Nilai-nilai Pancasila masih perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan paradigma pertahanan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai paradigma pertahanan ini masih sangat relevan digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muncul baik ancaman konvensional maupun ancaman modern seperti yang saat ini kita hadapi (Setiyawan, 2019).

Tata Hukum mencerminkan (diwarnai) pandangan hidup tertentu atau pandangan tentang hakikat manusia yang dianut atau hidup dalam masyarakat yang dari dalamnya Tata Hukum itu tumbuh dan berlaku sebagai hukum. Secara sederhana. berdasarkan berbagai sumber, hukum konstitusi dapat diartikan sebagai norma atau hukum yang tertulis berisi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara. Sebagai aturan dasar, maka dalam hukum konstitusi tidak mengatur hal-hal yang sifatnya terinci, tetapi mengatur prinsip-prinsip bagi lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.

Hukum konstitusi dapat diartikan sebagai norma atau hukum yang tertulis berisi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara. Sebagai aturan dasar, maka dalam hukum konstitusi tidak mengatur hal-hal yang sifatnya terinci, tetapi mengatur prinsip-prinsip bagi lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut sistem dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta.

Menurut landasan konstitutif, dalam kerangka upaya mewujudkan Politik Hukum Nasional, bangsa Indonesia mempunyai 5 (lima) kerangka kerja atau patokan yang menjadi sasaran dan hendak dicapai, Di antaranya meliputi: 1) Policy, dalam artian kebijakan dasar penyelenggaraan negara; 2) Pembuatan kebijakan dasar; 3) Substansi/materi hukum apa yang dibuat untuk mencapai tujuan nasional; 4) Proses hukum yang meliputi tata urutan peraturan perundang-undangan yang memuat Politik Hukum seperti TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966, TAP MPR Nomor 5 Tahun 1973, TAP MPR Nomor IX Tahun 1978, TAP MPR Nomor II Tahun 2000 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; dan 5) Pembentukan Hukum Nasional dengan menyandarkan diri pada landasan regulatif. Menurut ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dengan demikian semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 37 karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara.

Pandangan hidup tersebut berpangkal tolak dari landasan kefilsafatan serta ukuran bagi norma kritik yang rnendasari atau menjiwai tata hukum. Karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi (kesatupaduan) dan pengarahan pada keseluruhan proses-proses sosial penormaan (pengkaidahan) peraturan-peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh koherensi dan pengarahan itu maka keseluruhan peraturan-peraturan hukum dan institusi-institusi (pranata-pranata) hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dalam proses kehidupannya akan mewujudkan diri menjadi suatu kesatuan berstruktur, bersistem dan dinamis.

  1. Pancasila dalam Paradigma Philosophical Approach

Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia (Semadi, 2019). Suatu pandangan dunia merupakan realisasi atau pelaksanaan lebih lanjut dari sistem filsafat. Perlu dibedakan antara sistem filsafat dengan Weltanschauung. Perbedaannya adalah bahwa, filsafat memberikan tekanan pada aspek pengetahuan semata-mata (aspek teoritis), sedangkan Weltanschauung merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari filsafat.

Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia, kenyataannya definisi dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasikan berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945, Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosio-demokrasi, sosialisme, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Menurut Soekarno sendiri Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (hindu), Barat (kristen), Arab (Islam). Di masa Soeharto semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila Truly Indonesia”.

Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Tentang fungsi filsafat Pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya, ia menanyakan segala sesuatu yang dijumpainya dan belum dipahami. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh dengan berpikir sendiri (refleksi) atau ditanyakan kepada orang lain. Pertanyaan kefilsafatan bertalian dengan pertanyaan yang mendalam yang mengacu pada hakikat sesuatu yang dipertanyakan baik tentang Tuhan, alam manpun din manusia sendin. Jawaban atas pertanyaan kefilsafatan menghasilkan suatu sistem pemikiran kefilsafatan. Pemikiran kefilsafatan kemudian dijelmakan menjadi pandangan kefilsafatan. Dengan demikian pandangan kefilsafatan seseorang, berarti juga merupakan pandangan seseorang terhadap Tuhan, alam dan manusia. Dari. pandangan kefilsafatan seseorang dapat diketahui bagaimana ia berfikir, bersikap dan berbuat. Sejarah pemikiran umat manusia mencatat berbagai aliran tilsafatyang beberapa di antaranya sudah merupakan sistem filsafat. Setiap aliran filsafat memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan penafsiran terhadap kenyataan yang melingkupinya. Perbedaan penafsiran terhadap realitas ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang atau objek formal atau perbedaan dalam penekanan pada objek material. Sprague dan Taylor (1959), merumuskan filsafat hidup sebagai berikut: From a person’s world view is derived his “philosophy of life”. A philosophy of life may be thought of as the set of values or principles which guide a person’s conduct in his everyday life. (Dari pandangan dunia seseorang dapat diturunkan filsafat hidupnya. Suatu filsafat hidup dapat dipikirkan sebagai kumpulan nilai-nilai atau asas-asas yang membimbing tingkah laku seseorang dalam kehiduparmya sehari-hari).

Rangkuman:

Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak lain digali dari bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan fakta objektif, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Alasan historis inilah, maka sangat penting bagi para penerus bangsa terutama bagi para pelajar untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat RI.

Latihan Penyelesaian Soal

Narasikan Pancasila dalam pendekatan sejarah, pendekatan hukum dan pendekatan filsafat. Serta jelaskan peranan Pancasila dalam masing-masing pendekatan tersebut?

Demikian referensi buku ajar dengan judul Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pancasila apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.


Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Zulfikar Putra & H. Farid Wajdi 2021