Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 1

RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pancasila.

Makna Penting Pancasila dalam konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki catatan sejarah panjang dalam perhelatannya. Ideologi tersebut merupakan sebuah landasan yang menjadi alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat atau memiliki sumber daya manusia yang majemuk (plural), baik dari segi budaya, bahasa, ras, etnis (suku), agama, dan nilai kearifan lokal. Begitupun dengan sumber daya alamnya yang melimpah, membuat negara negara asing datang dengan berbagai tujuan dan sikapnya. Ada yang datang untuk berdagang, bahkan ada pula yang datang untuk menjajah serta merampas hak-hak rakyat Indonesia, yang disebabkan melimpahnya sumber daya alam Indonesia. Namun, berkat nilai-nilai (budaya, agama, dan falsafah) kehidupan etnis bangsa yang mendiami kepulauan nusantara mampu mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. bangsanya dari penjajahan serta keserakahan bangsa asing dalam upaya mencaplok wilayah-wilayah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Sang Proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengungkapkan, “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Cicero seorang filsuf Yunani mengungkapkan “Historia Vitae Magistra (sejarah memberikan kearifan)”. Dan secara umum orang mengungkapkan, “sejarah merupakan guru kehidupan”. Ungkapan tersebut memiliki makna mendalam. Dengan adanya sejarah, manusia dapat melakukan dan bertindak sebagaimana pengalaman yang dialami pada dirinya, pada bangsanya, dan pada sendi-sendi kehidupan yang dapat memberikan hikmah untuk menjadi pribadi dan bangsa yang maju serta memiliki kekuatan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Selain itu, sebagai pertanggungjawaban ilmiah, Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian luhur bangsa. Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV.

  1. Sejarah Pancasila pada Masa Kerajaan

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Semuanya dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana, tetapi mendalam, meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama pancasila.

  1. Masa Kerajaan Kutai

Kerajaan kutai merupakan kerajaan pertama yang membuka masa sejarah Indonesia yang menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah bagi para brahmana. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Menurut prasasti tersebut Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para brahmana, dan para brahmana itu membangun yupa sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan.

  1. Masa Kerajaan Sriwijaya

Menurut sumber sejarah berupa prasasti yang ditinggalkan oleh penguasa Sriwijaya dan berita dari Cina sampai akhir abad XIII, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi daratan dan lautan Sunda, Jawa Barat sampai Srilangka termasuk di dalamnya Semenanjung Malaya dan kepulauan disekitarnya. Sriwijaya menguasai pedalaman Sumatera, pelabuhan-pelabuhan di Sumatera Timur dan Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan laut yang sangat ramai, yang memungkinkan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat. Sebagai kerajaan yang besar, Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Menurut prasasti Telaga batu, raja (haji) memegang otoritas tertingi. Menurut Moh. Yamin, perkembangan Sriwijaya sebagai ‘Negara Pertama’ dengan dasar kedatuan, dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang masih saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan wibawanya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai tradisionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri negeri seberang lautan lewat pelabuhan kerajaan dan selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercemin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi, yaitu “marvuat vanua criwijaya siddhayara subhika” yang memiliki makna suatu cita cita negara yang adil dan makmur.

Hakikat nilai-nilai budaya bangsa pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut: 1) Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha; 2) Nilai sila kedua, terjalin hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif; 3) Nilai sila ketiga, sebagai Negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep Negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara; 4) Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi (Indonesia sekarang) Siam dan Semenanjung Melayu; dan 5) Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

  1. Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit muncul tahun 1293 di Jawa Timur yang mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk dengan Adipati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Adipati Gajah Mada berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor faktor yang dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah: kekuatan religio-magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan antara Sang prabu dengan kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dalam lembaga Pahom Narendra, ikatan ekonomis yang berupa persembahan: upeti dalam Posowanan Agung untuk pejabat-pejabat daerah di Jawa dan pemungutan pajak oleh pegawai raja di luar Jawa, dan kekuatan militer yang dikoordinasi oleh Rakrayan Juru Pangalasan yang di bawah perintah Adipati Gajah Mada. Bukti lain yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit adalah: pemeluk agama Hindu dan Buddha yang pada waktu itu hidup rukun dan damai, dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit ada semacam penasihat raja yang bertugas membantu raja untuk memutuskan masalah bersama, dan kesejahteraan rakyat Majapahit sebagai perwujudan keadilan sosial. Pada masa ini diterapkan antara lain untuk raja Aiar Langgi sikap tolernsi dalam beragama, nilai nilai kemanusiaan (hubungan dagang dan kerja sama dengan Benggala, Chola, dan Chompa) serta perhatian kesejahteraan pertanian bagi rakyat dengan membangun tanggul dan waduk. C. Sejarah Pancasila pada Masa Proklamasi Kemerdekaan

Permulaan abad XVI, kerajaan Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam. Bersamaan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, mulailah berdatangan orang Eropa di perairan Nusantara. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia disebabkan faktor kelemahan di dalam negeri sendiri dengan pudarnya nilai-nilai nasionalisme akibat perselisihan dan perang saudara. Tujuan bangsa Eropa masuk ke Indonesia untuk menguasai hasil bumi, khususnya rempah-rempah (cengkeh, nilam, tembakau, tebu, kopi, dan lain-lain). Mereka adalah orang-orang Portugis diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Keuntungan Portugis yang luar biasa atas monopoli rempah-rempah yang amat berharga di Eropa, mendorong pula tetangganya berdagang di daerah surga rempah-rempah itu. Belanda pada abad XVI sampai ke Indonesia. Untuk menghindarkan persaingan Di antara mereka sendiri (Belanda), didirikanlah suatu perkumpulan dagang yang bernama Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang dikenal oleh rakyat dengan istilah Kompeni. Mereka menyingkirkan saingannya (Portugis). Kompeni mulai berhasil menanamkan kekuasaan politiknya di Indonesia. Tujuan dagang selalu diikuti dengan kekuasaan politik, seperti penguasaan daerah-daerah (Maluku, Jayakarta, Malaka, Mataram, Makasar, Banten dan lain-lain) dan sebagainya. Pada abad XVII, kompeni telah memperluas daerah kekuasaannya sampai ke daerah yang vital, artinya bagi dunia perniagaan dan politik Indonesia pada waktu itu.

Pada permulaan abad XIX penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya dari VOC menjadi badan pemerintahan resmi, yakni pemerintahan Hindia Belanda. Inggris sempat berkuasa, tetapi tidak lama kemudian Belanda menguasai lagi. Usaha Belanda memperkuat kolonialismenya tetap mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia, seperti: Patimura di Maluku (1817), Imam Bonjol di Minangkabau (1822-1837), Diponegoro di Mataram (1825-1830), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro dan Cut Nyak Din di Aceh (1873-1940), Sisingamangaraja di tanah Batak (1900). Perjuangan mereka melawan penjajahan Belanda tersebut tidak membuahkan hasil, karena belum ada persatuan dan koordinasi secara bersama di antara mereka. Mereka gagal dan kolonialisme semakin memperkukuh kedudukannya di Indonesia.

Penghisapan makin memuncak ketika Belanda melakukan sistem ekonomi Tanam Paksa (1830-1870), Belanda memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat untuk mengumpulkan kekayaan demi penuhnya kas negeri Belandai. Di tengah kerakusan pemerintah Belanda tersebut, bangakitlah kaum liberal di negeri Belanda yang menentang sistem Tanam Paksa yang kejam itu dan mengusulkan sistem ekonomi liberal, sehingga membuka jalan bagi modal-modal partikular yang sedang kehausan tampat berusaha mencari keuntungan. Hal inilah yang semakin memberi peluang luasnya ladang penghisapan penjajah, yang bukan hanya dibidang pertanian, melainkan juga dibidang pertambangan seperti minyak, timah, batu bara, dan lain-lain. Rakyat Indonesia menjadi abdi dan kuli pemodal asing untuk sesuap nasi. Rakyat menderita kemiskinan di tengah-tengah kekayaan alamnya sendiri.

Penderitaan rakyat memukul hati nurani beberapa humanis Belanda, sehingga mereka menganjurkan adanya politik etika di Indonesia. Politik ini sejenis politik “Hutang. Budi” dengan memberi irigasi, imigrasi dan edukasi. Politik yang kedengarannya manis ini, tetap menguntungkan kaum kapitalis yang sedang berkiprah di Indonesia. Penjajah Belanda membuat kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, dan wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Semua yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi lenyap. Penjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia tersebut mendapat perlawanan secara fisik dari bangsa. Indonesia. Mereka dengan semangat patriotik berjuang menentang penjajahan Belanda, tetapi perjuangan pada waktu itu sifatnya masih kedaerahan, sehingga mereka tidak berhasil. Beberapa nama pahlawan yang berjuang melawan penjajahan pada saat itu, yakni Sultan Agung di Mataram abad XVII dan XVIII (1645), Sultan Ageng Tirta Yasa dan Ki Tapa di Banten (1660), Iskandar Muda di Aceh (1635), Untung Surapati dan Trunojoyo di Jatim (1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau (1680), dan lain-lain

Demikian referensi buku ajar dengan judul Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pancasila apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.


Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Zulfikar Putra & H. Farid Wajdi 2021