RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Ajar kerangka analisis kebijakan publik.
Pendahuluan
Hampir tidak mungkin melakukan semua pedoman di atas dalam satu analisis atau studi, mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber keuangan. Untungnya, dalam banyak contoh sejumlah pedoman di atas tidak penting dan tidak diperlukan misalnya, kasus-kasus di mana tugas analisisnya adalah merumuskan berbagai dimensi masalah kehijakan dan menilai lingkup dan kepelikannya dan bukannya merekomendasikan cara pemecahannya. Terhadap kasus-kasus ini, beberapa petunjuk (misalnya, sintesis analitis berganda dan analisis multivariat) tampaknya terlalu dini atau tidak perlu. Tetapi multiplisme kritis tidak menjamin keberhasilan analisis kebijakan, karena setiap metodologi “dapat hanya membawa kita memahami secara reflektif cara yang dapat menunjukkan nilainya dalam praktik dengan mengangkatnya ke tingkat kesadaran yang eksplisit.” Namun, multiplisme kritis mempunyai kelebihan yang tak ditemukan di metodologi-metodologi tandingannya. Jika para analis mengikuti pedoman multiplisme kritis, mereka sulit mengalami kesalahan yang dapat dihindarkan yang terjadi karena keterbatasan perspektif analisis tentang masalah.
Informasi yang Relevan dengan Kebijakan
Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan: apa hakekat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa-depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Kelima tipe kebijakan tergambar sebagai segi empat yang digelapkan dalam Gambar 1-1.
Gambar 1-1. Lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan
Gambar 1-2. Lima prosedur analisis kebijakan
Kelima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan seperti ditunjukkan dalam Gambar 1-1 saling berhubungan dan saling bergantung. Tanda panah yang menghubungkan tiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis di mana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat (Gambar 1-2). Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan dasar dalam pembuatan banyak macam klaim pengetahuan, titik awal dalam berargumentasi yang membentuk plausibilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan, dan bantahan (Lihat Bab 4). Argumentasi dan debat kebijakan merupakan salahsatu alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan kadang-kadang bahkan kearifan.
Prosedur Analisis Kebijakan
Dalam mendekati analisis kebijakan sebagai proses pengkajian (inquiry), kita perlu membedakan antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur. Tetapi standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Jadi prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan, dan terhadap tuntutan umum atau aturan multiplisme kritis; peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur sendiri tidak menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Ke lima prosedur analisis kebijakan tersebut disajikan sebagai oval gelap dalam Gambar 1-2.
Gambar 1-3. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah
Kelima prosedur analisis kebijakan yang ditunjukkan dalam Gambar 1-2 berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode-metode dan teknik-teknik analisis kebijakan yang didiskusikan dalam Bagian II. Metode analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks. Misalnya dalam bidang peramalan, prosedur umum bervariasi sejak peramalan berdasarkan keputusan ahli (metode Delphi) sampai metode berdasarkan analisis multivariat (model kausal) dan ekstrapolasi deret berkala historis (analisis deret berkala atau time series). Setiap metode tersebut didukung oleh sejumlah teknik, yaitu prosedur yang relatif khusus yang digunakan bersama-sama dengan metode-metode tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih sempit. Misalnya, terdapat beberapa teknik untuk melakukan estimasi terhadap korelasi berkala pada data deret berkala, termasuk statistik Durbin-Watson. Begitu juga, metode analisis biaya-manfaat didukung oleh beberapa teknik penting, termasuk perhitungan biaya dan laba diskonto terhadap nilai sekarang dan kalkulasi tingkat keuntungan internal (internal rates of return) dari proyek dan program. Ringkasnya, kelima prosedur analisis kebijakan didukung oleh berbagai metode dan teknik yang berguna untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan. Gambar 1-3 menunjukkan kerangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah, yang dirinci dalam Bab 3 dan digunakan di seluruh buku ini.
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Tabel 1-1). Analis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.
Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.” Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan, seperti ditunjukkan dalam segi empat (tahap-tahap pembuatan kebijakan) dan oval yang digelapkan (prosedur analisis kebijakan) dalam Gambar 1-4. Terdapat sejumlah cara di mana penerapan analisis kebi jakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.
Tabel 1-1. Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan
| FASE | KARAKTERISTIK | ILUSTRASI |
| PENYUSUNAN AGENDA | Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempat- kan masalah pada agen- da publik. Banyak masa- lah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. | Legislator negara dan kospon sornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Ke sejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan ber henti di komite dan tidak terpilih. |
| FORMULASI KEBIJAKAN | Para pejabat merumus- kan alternatif kebijakan untuk mengatasi masa- lah. Alternatif kebijakan melihat perlunya mem- buat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. | Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pela rangan penggunaan tes ke mampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes ter sebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas. |
| ADOPSI KEBIJAKAN | Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradil- an. | Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe. v. Wade tercapai keputusan ma yoritas bahwa wanita mem punyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi. |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN | Kebijakan yang telah di- ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. | Bagian Keuangan Kota meng angkat pegawai untuk men dukung peraturan baru ten tang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memeliki status pengecualian pajak. |
| PENILAIAN KEBIJAKAN | Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pe- merintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persaratan undang-undang dalam pembuatan kebi jakan dan pencapaian tujuan. | Kantor akutansi publik me mantau program-program ke sejahteraan sosial seperti ban tuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi. |
Gambar 1-4 Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan
Perumusan Masalah
Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Sebagai contoh, masalah bias rasial dan seksual pada 20 juta tes terstandar yang diselenggarakan tiap tahun di Amerika Serikat ditempatkan dalam agenda legislatif di beberapa negara bagian pada akhir tahun 1980-an. Di Pennsylvania, asumsi bahwa bias tes merupakan suatu masalah yang memerlukan tindakan legislatif (pelarangan tes terstandar) ditentang oleh para analis yang, setelah mensintesakan dan mengevaluasi penelitian-penelitian yang ada mengenai bias tes yang direkomendasikan oleh berbagai pelaku kebijakan, merumuskan kembali masalah tersebut. Kesenjangan yang besar dalam angka tes antara minoritas dan orang kulit putih tidak dirumuskan sebagai masalah bias tes, tetapi sebagai indikator ketimpangan bruto yang terus berlanjut dalam kesempatan pendidikan antara siswa minoritas dan kulit putih. Kelangsungan penggunaan tes terstandar untuk memonitor dan mengurangi ketimpangan bruto tersebut pun disarankan.
Peramalan
Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Para analis dari the Health Care Finance Administration, misalnya, akhir-akhir ini menerapkan metode peramalan (yakni proyeksi statistik) untuk mengestimasi bahwa kecuali jika pendapatan tambahan dapat diupayakan, dana untuk Medicare (asuransi kesehatan) akan habis pada tahun 2005. Jika tidak ada inisiatif kebijakan pelayanan kesehatan yang baru, santunan dalam Medicare harus dikurangi sampai $ 46 milyar dan, akhirnya, program tersebut harus dipotong lebih dari 50 persen. Sementara itu, jumlah orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan akan meningkat.
Demikian referensi buku ajar dengan judul Analisis Kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.
Sumber: Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua(Gadjah mada university press 2003)