RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Ajar kerangka analisis kebijakan publik.
Pendahuluan
ilustrasi dari Peradilan Kriminal
Hubungan diantara kelima komponen informasi-kebijakan dan lima metode analisis-kebijakan dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bagaimana analis kebijakan dalam Administrasi Asisten Pelaksana Undang-Undang (The Law Enforcement Assistance Administration) (LEAA) dapat memakai informasi yang disediakan oleh Biro Investigasi Pemerintah Federal (the Federal Bureau of Ivestigation (FBI). FBI mempublikasikan statistik dalam bentuk Laporan Kejahatan, suatu himpunan tahunan yang menyajikan informasi pada sejumlah tindakan kriminal serius yang diberitahukan kepada penguasa federal, negara bagian, dan lokal per 100 ribu penduduk. Informasi yang berisi laporan tersebut (seperti tampak pada Tabel 3-2) dapat digunakan untuk memantau kebijakan pengontrolan kejahatan, untuk mengevaluasi hasilnya, untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, untuk meramalkan masa depan kebijakan, dan untuk merekomendasikan serangkaian tindakan untuk menyelesaikan masalah kejahatan.
Informasi mengenai peningkatan di dalam berbagai kategori kejahatan dapat digunakan untuk memantau hasil kebijakan pengontrolan kejahatan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Informasi mengenai hasil kebijakan kemudian dapat ditransformasikan ke dalam informasi baru mengenai kinerja kebijakan yang menjelaskan seberapa jauh suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan. Informasi mengenai peningkatan kejahatan, ketika digabung dengan informasi tambahan mengenai kebijakan yang diimplementasikan di dalam periode yang sama -misalnya, informasi mengenai pemberlakuan undang-undang pengen dali kejahatan baru dan lebih agresif, atau mengenai peningkatan dalam agka pengangguran dapat juga digunakan untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan. Dengan demikian, peningkatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai masalah yang muncul dari ketidakefektifan pelaksana undang-undang yang ada atau sebagai suatu masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan tanpa dibarengi dengan pemecahan masalah pengangguran. Melalui perumusan masalah yang berlangsung secara terus-menerus di dalam proses analisis kebijakan, seorang analis dapat menghasilkan tipe informasi baru.
Informasi mengenai kejahatan sebagai suatu masalah kebijakan (dan sering terdapat beberapa definisi yang berlainan terhadap masalah yang “sama”) dapat digunakan sebagai landasan untuk meramalkan perubahan pada angka kejahatan di masa depan. Sebagai contoh dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan kebijakan-yaitu bahwa kebijakan tetap sama-angka kejahatan dapat secara sederhana diproyeksikan ke depan dengan dasar informasi mengenai kecenderungan-kecenderungan ke belakang. Sebaliknya, jika diasumsikan bahwa undang-undang yang ada akan lebih efektif diimplementasikan, kemudian kita dapat meramalkan perumusan angka kejahatan pada kurun waktu tertentu. Demikian juga jika kejahatan diformulasikan sebagai masalah ekonomi, kita dapat meramalkan bahwa penambahan yang diharapkan dalam lapangan pekerjaan akan memberi kontribusi terhadap penurunan angka kejahatan dalam periode mendatang. Di dalam salah satu kasus ini, peramalan memungkinkan analis untuk menstransformasikan informasi tentang masalah kebijakan ke dalam informasi mengenai seperangkat alternatif kebijakan yang dapat memberi kontribusi dalam pemecahan masalah kejahatan. Dengan membandingkan alternatif-alternatif ini dan menaksir kemungkinan hasil dalam arti nilai tertentu, misalnya, nilai pengurangan kejahatan dengan jumlah tertentu setiap tahun, analis dapat membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai serangkaian tindakan yang dapat memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah kejahatan Akhirnya, penyusunan masalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kan hasil kebijakan yang tidak terantisipasi atau untuk mendefinisikan kembali standar kinerja kebijakan.
Logika yang Terkonstruksi lawan Logika Terpakai
Proses analisis kebijakan seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 3-3 dibuat untuk tujuan metodologis, untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan dari metode-metode dan teknik-teknik analisis kebijakan. Sebagai demikian, Gambar 3-3 merupakan rekonstruksi logis dari proses analisis kebijakan; proses aktual mengerjakan analisis kebijakan dapat sesuai atau tidak sesuai dengan rekonstruksi logis tersebut, yang merupakan abstraksi dai banyak deskripsi konkrit tentang praktek yang dilakukan analis kebijakan.” Logika yang digunakan analis dalam praktek, sebagaimana dibedakan dari rekonstruksi logis, mencer minkan variasi yang muncul baik dari karakteristik individual para analis dan keadaan institusional di mana mereka bekerja.
Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi variasi di dalam logika yang digunakan analis adalah sebagai berikut:
- Langgam kognitif (Cognitive styles). Langgam kognitif -disposisi personal yang relatif stabil terhadap cara-cara berpikir yang berbeda mempengaruhi praktek analisis kebijakan.2 26
- Peranan analitis (Analytic roles). Para analis kebijakan membawakan/ memainkan peranan sebagai “pengusaha”, “politisi”, dan “teknisi”.”
- Sistem insentif kelembagaan (institutional incentive systems). Orientasi yang berbeda terhadap analisis kritik-nilai-humanistik” dan “saintifik”- telah ditemukan di dalam lembaga penelitian kebijakan lintas sektoral. Mekanisme bagi kontrol kualitas kelembagaan juga berbeda, mempengaruhi validitas atau rasionalitas kesimpulan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.29
- Hambatan waktu institusional (Institutional time contraints). Para analis bekerja di bawah hambatan waktu yang ketat -sebagai contoh, suatu pembatasan 3 sampai 7 hari untuk mempersiapkan karya tulis kebijakan nagi legislator- berlangsung melalui proses analisis yang lebih cepat dibandingkan dengan para analis yang bekerja untuk lembaga universitas yang hanya mempunyai sedikit hambatan waktu. Kedua kelompok tersebut juga menggunakan metode dan sumber data yang berbeda.
- Sosialisasi profesional (professional socialization). Disiplin yang berbeda-beda mensosialisasikan para anggotanya ke dalam orientasi “dasar” yang lebih tradisional terhadap analisis kebijakan, sementara yang lain mensosialisasikan para anggotanya ke dalam orientasi yang lebih “terapan” yang meliputi nasehat atau rekomendasi.”
Proses Analisis kebijakan juga dapat menyimpang dari Gambar 3 dengan cara yang berbeda. Meskipun arah utama pengguna metode pada bagian luar lingkaran mengikuti urutan transformasi sesuai arah jarum jam, proses analisis dapat juga maju mundur sepanjang lingkaran luar tersebut. Sementara itu lingkaran dalam metode perumusan bergerale pada arah yang berlawanan dengan jarum jam, karena pada umumnya analis cenderung merumuskan kembali masalah secara berulang-ulang dalam proses analisis kebijakan. Sebagai contoh para analis dapat berpindah ke depan dan ke belakang antara perumusan masalah dan komponen-komponen informasi; para analis juga dapat merumuskan masalah beberapa kali dengan berpindah ke arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan mengoreksi kesalahan selama proses berlangsung. Dalam setiap kasus, perumusan masalah merupakan pusat dari analisis kebijakan.
Kesadaran kita tentang ketidaksesuaian antara logika yang dirumuskan ulang dan logika yang digunakan dalam analisis kebijakan seharusnya tidak menimbulkan keraguan yang serius mengenai manfaat Gambar 3-3 sebagai petunjuk metodolcgis, seperti halnya pengetahuan kita mengenai perbedaan dalam gaya penulisan seharusnya tidak menimbulkan keraguan tentang kegunaan kamus sebagai salah satu diantara beberapa petunjuk untuk menggunakan bahasa. Alasan mencatat ketidaksesuaian itu adalah untuk menekankan bahwa ketidaksesuaian diantara logika yang terekonstruksi dan logika terpakai tidak terhindarkan dan pada saat yang sama memperlihatkan bagaimana metodologi dapat menjadi alat bantu yang kuat dalam mempelajari, mengkritik, dan mengembangkan metode dan teknik khusus. Meskipun demikian, dalam analisis sebelumnya, solusi terhadap masalah-masalah kebijakan publik tidak hanya tergantung pada kesadaran metodologi tetapi juga pada kreativitas analis. Metode metode analisis-kebijakan bukanlah panacea, dan tidak ada jaminan bahwa praktek analisis kebijakan tidak akan menjadi rutin, kaku, dan steril.
BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN
Analisis Kebijakan Prospektif
Hubungan antara komponen-komponen informasi-kebijakan dan metode-metode analisis-kebijakan (Gambar 3-4) memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan: analisis prospektif, retrospektif, dan terintegrasi. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplemantasikan cenderung mencirii cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. Analisis kebijakan prospektif mungkin paling baik dicontohkan dari deskripsi analisis kebijakan yang diberikan oleh Walter Williams, mantan kepala Devisi Penelitian dan Perencanaan pada Kantor Kesempatan Ekonomi (the Office of Economic Opportunity). Analisis kebijakan, menurut Williams, “merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan; secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi.” Sebaliknya penelitian kebijakan berkenaan dengan “semua studi yang menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan fenomena dan/atau menentukan hubungan diantara mereka.32
Analisis prospektif acapkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya. Misalnya pakar ilmu politik Graham Allison memperkirakan bahwa mungkin tidak lebih dari 10 persen dari kerja yang diperlukan untuk mencapai seperangkat hasil kebijakan yang dikehendaki diperoleh sebelum aksi kebijakan dimulai:
Itu bukan berarti bahwa kita mempunyai terlalu banyak solusi analitis yang baik terhadap masalah. Melainkan, kita mempunyai lebih banyak solusi yang baik ketimbang mempunyai aksi yang tepat…Perspektif ini menyarankan bahwa pertanyaan pokok dari analisis kebijakan berbeda dengan macam-macam pertanyaan yang yang secara tradisional ditanyakan.
Analisis Kebijakan Retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif dalam banyak hal sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan yang dikemukakan sebelumnya. Analisis retrospektif, yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis:
- Analis yang berorientasi pada disiplin (Discipline-oriented analysts). Kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, terutama berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Kelompok ini jarang berusaha untuk mengindentifikasikan tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apa pun untuk membedakan “variabel-variabel kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan, dan variabel situasional yang tidak dapat dimanipulasi.” Sebagai contoh, analisis mengenai pengaruh kompetisi partai terhadap tingkat pengeluaran pemerintah tidak menghasilkan informasi tentang tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang spesifik dari para pembuat kebijakan; kompetisi partai juga bukan merupakan variabel yang dapat dimanipulasi yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk menghasilkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah.
- Analis yang berorientasi pada masalah (Problem-oriented analysts). Kelompok ini sebagian besar juga terdiri dari para ilmuwan ilmu politik dan sosiologi, dan juga berusaha untuk menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan. Meskipun begitu, para analis yang berorientasi pada masalah ini, kurang “menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Walau pun begitu, analis yang berorientasi pada masalah jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik dari para pembuat kebijakan, terutama karena masalah-masalah praktis yang dianalisis biasanya bersifat umum. Sebagai contoh, analisis pengaruh investasi publik dalam bidang pendidikan terhadap prestasi murid-murid AS memberikan informasi tentang variabel yang dapat dimanipulasi (investasi publik) tetapi tidak memberikan informasi tentang sasaran yang khusus dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan.
Demikian referensi buku ajar dengan judul Analisis Kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.
Sumber: Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua(Gadjah mada university press 2003)