RuangBuku.id – Kami melayani jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Namun, sebelum itu, anda bisa menyimak bahasan di bawah ini mengenai Buku Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.
Tujuan utama dari saran atau rekomendasi kebijakan ditujukan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Namun demikian kita ketahui bahwa proses pembuatan kebijakan tidak berada dalam ruang hampa, banyak aspek yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Lingkungan sosio-politik-kultural dan kemauan pembuat kebijakan sendiri akan sangat menentukan diimplementasikan atau tidaknya saran atau rekomendasi kebijakan dari para analis kebijakan. Untuk menjamin rekomendasi kebijakan merefleksikan dimensi sosial, politik, kultural maka rekomendasi harus didasarkan pada data empiris dan analisis secara benar (Danim, Sudarwan, 1997). Di sinilah arti pentingnya evidence-based recommendation untuk dapat menciptakan evidence based policy.
Berikut ada beberapa kemungkinan pembuat kebijakan memperlakukan rekomendasi kebijakan, seperti:
- mengadopsi rekomendasi
- mengadaptasi rekomendasi
- membangun rekomendasi baru, dan
- menolak rekomendasi
D. Penyusunan Hasil Analisis Kebijakan Menjadi Saran Kebijakan
Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa kegagalan sebuah kebijakan yang disebabkan oleh karena tidak didukung oleh bukti empiris yang akurat dan lengkap (Smeru, 2011). Tidak sedikit kebijakan yang dibuat masih berdasarkan intuisi, pemahaman umum, pengalaman, ideologi, opini publik atau bahkan kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sebagaimana pentingnya pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang partisipatoris, pentingya penggunaan bukti-bukti nyata (evidence-based policy) atas dasar hasil penelitian (research based policy) dalam mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan kini semakin diakui. Dengan berbagai alasan yang ada, seperti tidak adanya waktu, kurang menguasainya permasalahan, dan berbagai alasan lainnya maka para pembuat kebijakan memerlukan berbagai bukti-bukti nyata atas dasar hasil penelitian dari para analis kebijakan untuk memecahkan berbagi permasalahan yang dihadapinya.
Buruknya pengambilan keputusan dalam kebijakan publik tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang saja, kenyataan menunjukkan bahwa negara maju seperti Inggris pun sering menggunakan cara-cara yang buruk tersebut. Baru pada tahun 1997 Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang telah memenangkan pemilihan, mempopulerkan istilah evidence-based policy. Selanjutnya pada tahun 2008 Perdana Menteri Australia dalam pidatonya di depan Senior Public Servant Pemerintah Australia menyebutkan “evidence-based policy-making is at the heart of being a reformist government” Selanjutnya untuk membuktikan pentingnya evidence-based policy tersebut dia menyatakan “I want to explore why that is profoundly true; what it means in practice, and some implications for those of us in public administration” (Gary Banks, tanpa tahun).
Untuk membentuk evidence-based policy sangat diperlukan upaya-upaya lebih dalam berbagai aspek. Gary Banks (tanpa tahun) menyatakan beberapa hal untuk memenuhi evidence-based policy tersebut yang dapat digambarkan dalam diagram berikut:
Dari diagram tersebut menunjukan bahwa untuk membentuk evidence-based policy diperlukan beberapa aspek dan langkah cukup panjang sebagai berikut:
- APA saja yang merupakan pembentuk bukti nyata?
- Metodologi yang kuat (Robust Methodology) Pendekatan Analytical memungkinkan untuk pertimbangan yang tepat dari masalah
- Kapasitas Penelitian (Research Capacity) Keterampilan Penelitian yang cukup untuk melakukan analisis.
- KAPAN bukti yang memadai tersedia sebagi informasi untuk pengambilan keputusan?
- Waktu yang cukup (Sufficient Time) memungut data, mengumpulkan data baru dan menguji analisis
- Data yang Baik (Good Data)mBasis data yang berkualitas tinggi mendukung analisis yang tepat waktu
- BAGAIMANA cara memastikan kredi-biltas bukti?
- Keterbukaan (Transparancy) Debat dan diskusi terbuka untuk menguji dan mendidik masyarakat
- Independensi (Independent) Insentif untuk memberikan saran untuk kepentingan umum
- Lingkungan kebijakan reseptif Kesediaan untuk menguji pilihan kebijakan dan struktur dan sumber daya untuk melakukannya
- Evidence-Based Policy
Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence diperlukan berbagai aspek yang harus dipenuhi mulai dari metodologi, kapasitas penelitian, waktu yang cukup, data yang baik, adanya transparansi, independensi, serta lingkungan kebijakan yang reseptif. Saran kebijakan sebagai hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada pembuat kebijakan harus didasarkan pada terpenuhinya berbagai prasyarat tersebut sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat dalam mengatasi permasalahan. Saran kebijakan yang tidak didasarkan kepada bukti yang kuat akan dapat menjerumuskan para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga salah dalam mengambil keputusan. Berbagai alternatif pemecahan masalah beserta implikasinya harus disertai dengan bukti pendukung yang kuat sehingga memudahkan para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan.
E. Latihan
Bagaimana hubungan dokumentasi saran kebijakan dengan evidence-based policy making? Jelaskan!
F. Rangkuman
Para pejabat publik sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari para analis kebijakan. Data dan informasi tersebut perlu dikelola dan didokumentasikan (knowledge management) sesuai dengan kaidah ilmiah agar memudahkan pengambil keputusan atau pengguna lain untuk memanfaatkannya.
BAB III KATEGORI BENTUK SARAN KEBIJAKAN
A. Indikator Hasil Belajar
- Mampu mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan.
- Mampu menyusun kembali hasil analisis kebijakan (policy works) dalam bentuk saran kebijakan
B. Policy Paper
Policy paper (makalah kebijakan) menurut Scotten (2011), adalah “a research piece focusing on a specific policy issue that provides clear recommendations for policy makers”. Sementara itu Young and Quinn (2002) memberi definisi makalah kebijakan sebagai “Policy paper is a problem-oriented and value driven communication tool. As such, wether targeting other policy specialists or decision-makers, the purpose of the policy paper is: to provide a comprehensive and persuasive argument justifying the policy recommendations presented in the paper and therefore, to act as a decision-making tool and a call to action for the target audience”.
Menurut Scotten (2011) yang dikutip oleh Tri Widodo W. Utomo (tanpa tahun), policy paper memuat 4 (empat) unsur utama, yakni ringkasan eksekutif, batang tubuh, kesimpulan dan lampiran. Batang tubuh sebagai bagian utama policy paper sendiri berisi latar belakang, analisis, pilihan kebijakan, serta rekomendasi. Selengkapnya policy paper menurut Scotten adalah sebagai berikut:
- Executive Summary/Purpose Statement
- Body
- Background (what is the current policy? Why is it being conducted this way?);
- Analysis (why is the policy not working? Why is it necessary to find an alternative?);
- Policy options (discuss a few alternatives and their implications);
- Recommendation (provide your recommendation and how it can be implemented);
- Conclusion (summarize analysis and recommendation);
- Appendix (Relevant figures, maps, graphics).
Sedangkan model policy paper menurut Dunn, sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2009) dapat dilihat di bawah ini.
Surat Pengiriman
Ringkasan Eksekutif
Bab I Latar Belakang Maslah
A. Deskripsi Situasi Masalah
B. Hasil Sebelum Usaha Pemecahan Masalah
Bab II Lingkup dan Ragam Masalah
A. Penilaian Kinerja Kebijakan Masa Lalu
B. Pentingnya Situasi Masalah
C. Kebutuhan untuk Analisis
Bab III Pernyataan Masalah
A. Definisi Masalah
B. Pelaku Utama
C. Tujuan dan Sasaran
D. Ukuran Efektivitas
E. Solusi yang Tersedia
Bab IV Alternatif Kebijakan
A. Deskripsi Alternatif
B. Perbandingan Konsekuensi Kebijakan
C. Dampak Ganda dan Eksternalitas
D. Hambatan dan Fisibilitas Politik
Bab V Rekomendasi Kebijakan
A. Kriteria Alternatif Rekomendasi
B. Deskripsi Alternatif yang Dipilih
C. Kerangka Strategi Implementasi
D. Penyediaan Pemantauan dan Evaluasi
E. Keterbatasan dan Konsekuensi yang Tidak Terantisipasi
Referensi
Lampiran
Apabila analis kebijakan berhadapan dengan kendala waktu, kepada mereka disarankan untuk menggunakan model yang lebih ringkas, sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif
Bab I Analisis Situasi, yang berisi analisis tentang isu kebijakan, dengan focus pada
alasan mengapa isu tersebut diangkat sebagai isu kebijakan, khususnya berkenaan dengan pembenaran terhadap isu tersebut. Pada bagian ini disampaikan tiga alternatif kebijakan yang dapat diambil.
Bab II Rekomendasi Pertama, yang berisi analisis tentang isu kebijakan terhadap
rekomendasi pertama
Bab III Rekomendasi Kedua, yang berisi analisis tentang isu kebijakan terhadap rekomendasi kedua
Bab IV Rekomendasi Ketiga, yang berisi analisis tentang isu kebijakan terhadap rekomendasi ketiga
Bab V Matriks Antar-Rekomendasi, yang berisi perbandingan antar-rekomendasi
Bab VI Rekomendasi Terpilih dan Strategi Implementasi, berisi pilihan rekomedasi dan rekomendasi lanjutan apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjutnya
Bab VII Penutup, yang berisi kesimpulan dari naskah kebijakan
Lampiran
Data dan perhitungan
Simulasi kebijakan: Perumusan, Implementasi, Evaluasi
Kepustakaan
C. Policy Brief
Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan.
Terdapat beberapa alasan mengapa dibutuhkannya policy brief, antara lain:
- Pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakan;
- Ada banyak lembaga yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang penting dan relevan dengan kebijakan publik. Banyak dari lembaga tersebut yang sangat ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik;
- Pengambil kebijakan (policy maker) membutuhkan data dan informasi spesifik: yang singkat, mudah menangkap intisarinya;
- ditulis dalam bahasa yang non-teknis;
- dari laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan.
Demikian referensi buku modul dengan judul Pelatihan Analisis Kebijakan apabila membutuhkan layanan jasa self publishing, jasa penerbitan buku, jasa penulisan buku, jasa editing buku untuk bahan ajar ataupun untuk keperluan lain Dapat menghubungi admin RuangBuku.